PANDEGLANG | RADAR BANSEL
Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (DPC AMIRA) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang, Banten, Selasa (10/11/2026). Massa aksi menyoroti anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan anggota DPRD yang disebut mencapai sekitar Rp56 miliar, sementara ratusan kilometer jalan di Kabupaten Pandeglang masih mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.
Dalam aksinya, AMIRA mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan DPRD mengevaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja yang dinilai kurang mendesak, agar lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat, menilai besarnya anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan anggota legislatif tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
“Anggaran untuk perjalanan dinas dan tunjangan perumahan legislator tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak. Yang kami baca, sesuai Undang-Undang HKPD, anggaran untuk infrastruktur itu harus 40 persen. Kenyataannya di Pandeglang kurang dari 15 persen. Jelas DPRD dan Pemda tidak adil dan anak tirikan rakyat,” kata Rohikmat dalam aksinya.
Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun AMIRA, panjang jalan rusak di Kabupaten Pandeglang mencapai sekitar 196,405 kilometer. Sementara itu, jalan dalam kondisi baik dan sedang disebut mencapai 492,313 kilometer.
Rohikmat menyebut sejumlah ruas jalan di wilayah Pandeglang selatan masih membutuhkan perhatian serius, termasuk di Kecamatan Patia, Cikeusik, serta akses jalan dari Bojong Canar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal.
“Contohnya jalan di daerah Pandeglang selatan dan wilayah Kecamatan Patia, serta beberapa jalan daerah lainnya yang penuh lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah Cikeusik. Yang paling miris, jalan dari Bojong Canar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal sangat rusak parah,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan alasan keterbatasan anggaran yang kerap menjadi kendala dalam penanganan jalan rusak. Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD semestinya menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran.
Rohikmat juga meminta agar penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD diawasi secara ketat untuk memastikan setiap kegiatan memiliki tujuan, hasil, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Kalau perjalanan dinas itu membawa manfaat nyata dan terasa langsung oleh masyarakat, tentu akan lebih diterima. Tapi ini tidak jelas, dan rasanya sulit berharap para wakil rakyat merelakan anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Suandi, turut menyoroti alokasi tunjangan perumahan bagi 50 anggota DPRD Pandeglang yang menurut data pihaknya mencapai sekitar Rp12,7 miliar pada tahun anggaran 2026.
Jika dihitung secara rata-rata untuk 50 anggota selama 12 bulan, anggaran tersebut setara dengan sekitar Rp21,17 juta per anggota setiap bulan. Namun, nominal tunjangan yang diterima masing-masing anggota masih perlu diverifikasi berdasarkan ketentuan dan dokumen anggaran resmi.
“Pejabatnya jalan-jalan dan mendapatkan tunjangan rumah seperti di Pondok Indah, rakyatnya menikmati jalan hancur,” kritik Suandi dalam orasinya.
Suandi juga membandingkan tunjangan perumahan DPRD Pandeglang dengan anggota DPRD Kota Cilegon yang menurut informasi pihaknya berada di kisaran Rp14 juta per bulan.
Dalam demonstrasi tersebut, AMIRA menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mendesak pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan anggota DPRD untuk diprioritaskan bagi perbaikan infrastruktur jalan, mengevaluasi belanja rumah tangga pemerintah daerah yang dianggap tidak mendesak, meningkatkan alokasi belanja infrastruktur sesuai ketentuan perundang-undangan, serta meminta pemeriksaan terhadap dugaan manipulasi perjalanan dinas anggota DPRD Pandeglang tahun anggaran 2025.
Terkait alokasi pembangunan infrastruktur, AMIRA merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Undang-undang tersebut mengatur belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, dengan penyesuaian yang dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan.
Meski demikian, klaim AMIRA bahwa alokasi anggaran infrastruktur Kabupaten Pandeglang masih berada di bawah 15 persen memerlukan pencocokan lebih lanjut dengan dokumen APBD dan klasifikasi belanja yang menjadi dasar perhitungannya.
Suandi menegaskan, demonstrasi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan bentuk desakan agar pemerintah daerah dan DPRD melakukan evaluasi nyata terhadap kebijakan penganggaran.
“Kami dari DPC AMIRA akan melakukan aksi unjuk rasa jilid dua dan jilid-jilid berikutnya agar pemerintah memangkas dana perjalanan dinas dan tunjangan perumahan DPRD Pandeglang serta menambah anggaran perbaikan jalan,” katanya.
Senada dengan itu, Rohikmat memastikan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah daerah dan DPRD memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Insya Allah minggu depan kami akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan tuntutan yang sama, agar rakyat Pandeglang tidak dianaktirikan oleh DPRD dan Pemda Pandeglang,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun pimpinan DPRD mengenai tuntutan AMIRA, termasuk kebenaran besaran anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan yang dipersoalkan serta dugaan manipulasi perjalanan dinas tahun anggaran 2025.
(Wan/LI).
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.