PANDEGLANG | RADAR BANSEL
Proyek pembangunan infrastruktur penunjang Hunian Tetap (Huntap) senilai Rp841,75 juta di Kampung Taringao, Desa Tunggaljaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai sorotan. Pekerjaan yang dibiayai APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga menggunakan material besi dan metode pemasangan pondasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, Jumat (16/10/2026), ditemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan pembangunan, terutama penggunaan material besi serta pemasangan pondasi yang diduga tidak menggunakan lapisan pasir sebagai alas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, besi yang digunakan dalam pekerjaan disebut memiliki ukuran berbeda-beda. Sebagian diduga tidak memenuhi ukuran nominal yang dipersyaratkan. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan pencocokan dengan dokumen perencanaan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan paket pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Tunggaljaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.
Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Arrahji Bussiness, dengan konsultan supervisi CV Cakra Putra Tunggal.
Adapun nilai kontrak pembangunan mencapai Rp841.750.000, bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, dengan tanggal kontrak 15 September 2026 dan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender.
Dengan anggaran mencapai ratusan juta rupiah, pelaksanaan pekerjaan diharapkan memenuhi ketentuan teknis, baik dari segi penggunaan material, metode konstruksi maupun kualitas hasil pembangunan.
Kondisi pondasi yang terlihat belum dilakukan pengurugan pada sejumlah bagian juga menjadi perhatian. Meski demikian, perlu dipastikan apakah pekerjaan tersebut masih dalam tahapan pelaksanaan atau terdapat ketidaksesuaian dengan perencanaan.
Pihak Pelaksana Belum Berikan Klarifikasi
Untuk memperoleh penjelasan berimbang, awak media berupaya menghubungi seseorang yang disebut dipercaya oleh pihak pelaksana untuk mengontrol pekerjaan di lapangan.
Saat pertama kali dihubungi melalui telepon, yang bersangkutan mengaku sedang berada di kebun.
“Saya lagi di kebun,” ujarnya.
Ketika kembali dihubungi untuk dimintai penjelasan terkait dugaan ketidaksesuaian material dan pekerjaan pondasi, ia mengaku hanya mendapat kepercayaan untuk mengawasi para pekerja.
“Nanti saya sampaikan ke pelaksana, karena saya di sini sebatas dipercaya untuk mengontrol yang kerja,” katanya.
Namun, saat kembali dihubungi, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pihak pelaksana sedang pulang.
“Pelaksananya lagi pulang dulu,” ucapnya.
Upaya konfirmasi telah dilakukan beberapa kali. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan langsung dari pihak pelaksana mengenai persoalan tersebut.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku instansi penanggung jawab kegiatan, serta CV Cakra Putra Tunggal sebagai konsultan supervisi.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan CV Arrahji Bussiness sesuai dengan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan ketentuan teknis yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan langsung dari CV Arrahji Bussiness maupun keterangan resmi dari dinas terkait dan konsultan supervisi mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Asrori).
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.