Pandeglang | Radar Bansel
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan akun TikTok @wanita.pancasila ke Polda Banten. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap unggahan video yang dinilai menimbulkan kegaduhan di media sosial dan menyeret nama Gubernur Banten, Andra Soni.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPC AMIRA Kabupaten Pandeglang, Rohikmat, kepada awak media. Menurutnya, unggahan akun tersebut telah memicu polemik di tengah masyarakat Banten karena memuat narasi yang dinilai mencemarkan nama baik seseorang, sementara kebenarannya belum dipastikan melalui proses hukum.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami akan melayangkan laporan pengaduan ke Polda Banten terhadap akun TikTok @wanita.pancasila karena dinilai telah membuat kegaduhan di media sosial. Persoalan yang diunggah merupakan masalah pribadi yang masih memerlukan pembuktian, namun narasi yang disampaikan sudah berkembang luas dan menimbulkan persepsi di masyarakat,” ujar Rohikmat, Sabtu (11/7/2026).
Ia menambahkan, unggahan tersebut berpotensi memengaruhi opini publik karena menyangkut nama pejabat publik yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Banten.
Selain melaporkan akun tersebut ke Polda Banten, AMIRA juga mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum agar persoalan tersebut ditangani secara profesional.
“Tidak menutup kemungkinan kami juga akan menggelar aksi di Polda Banten untuk mendorong agar laporan ini segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Sebelumnya, sebuah unggahan dari akun TikTok @wanita.pancasila menjadi perhatian publik setelah memuat narasi terkait pengaduan seorang perempuan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam unggahan tersebut juga terdapat narasi yang mengaitkan dugaan peristiwa dengan seorang tokoh politik yang kini menjabat sebagai Gubernur Banten.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan atau pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang membenarkan isi narasi dalam unggahan tersebut. Sementara itu, pihak Gubernur Banten juga belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi terkait unggahan yang beredar di media sosial.
Radar Bansel mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi maupun tanggapan sesuai perkembangan informasi selanjutnya.
(Red)







Komentar
Silakan login untuk berkomentar.